Pemkab Pamekasan Data Penambang Pasir

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan pendataan penambang pasir ilegal di pantai utara wilayah setempat, sebagai upaya mengarahkan mereka beralih ke pekerjaan lain, karena menambang pasir merusak lingkungan. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para penambang pasir. Bupati Pamekasan Kholilurrahman menjelaskan, meski secara hukum pekerjaan mereka salah, karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan, akan tetapi pengarahan dan pembinaan oleh pemerintah perlu dilakukan. “Oleh karena itu, saat ini kami lakukan pendataaan, dan selanjutnya para penambang ini kami arahkan untuk bekerja selain pekerjaan menambang pasir,” kata Kholilurrahman di Pamekasan, Jumat (6/5). Pemkab sambung bupati kini juga telah membentuk tim guna melakukan pendataan terhadap jumlah pekerja penambang yang ada di wilayah itu. Hanya saja, sambung Kholil hingga kini belum ada data yang valid tentang jumlah penambang yang ada di pantai utara Pamekasan. Baca lebih lanjut

Iklan

Memanen Listrik dari Arus Laut

Selat menyimpan arus laut yang relatif tak pernah berhenti. Dengan mengandalkan dinamika pasang surut saja, tim peneliti berhasil memanen arus listrik dari arus laut yang mengalir di Selat Flores, di dekat Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Arus yang keluar menuju Samudra Hindia biasanya jauh lebih kencang,” kata Erwandi, ketua tim perekayasa pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL), Senin (25/4), dalam diskusi yang diselenggarakan PT PLN (Persero) di Jakarta. Dari hasil pemantauan, sepanjang tahun di Selat Flores bisa didapat kecepatan arus laut minimum 0,6 meter per detik dan maksimum 4,3 meter per detik atau rata-rata 1,8-2 meter per detik. Tim Erwandi dibentuk tahun 2008 di Surabaya di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Uji coba pertama kali dilangsungkan pada akhir Maret 2010, dilanjutkan bulan Juni 2010. Uji coba tahap pertama menggunakan ukuran bilah turbin dua meter dengan diameter putaran turbin juga dua meter. Baca lebih lanjut

Kegiatan Penambangan Inkonvensional Perlu Ditangani Secara Arif Dan Bijaksana

ponton penambang timah - doc. DitwasSDK

Bangka Tengah – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat peduli dengan penanggulan masalah dalam hal pertambangan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung di masyarakat, hingga hal tersebut sangat perlu untuk dibahas pada rapat koordinasi yang diadakan bersama oleh Gubernur dengan para Bupati, Walikota, Kapolda dan Kepala SKPD terkait. Baca lebih lanjut

PK Pemprov Reklamasi Pantai Jakarta Menang


Mangrove

RMOL. Wahana Lingkungah Hidup Indonesia (Walhi) mengendus aroma busuk di balik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan reklamasi pantasi Jakarta.  Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Ubaidillah, pihak­nya mengendus adanya lobil-lobi baik dari pengembang, pem­prov dan MA. MA dia nilai ma­lah men­dukung reklamasi itu. “Kok MA malah berbalik men­dukung 180 derajat dengan me­ngeluarkan PK itu,” tanya Ubai, kepada Rakyat Merdeka. Baca lebih lanjut

TEMU TEKNIS NASIONAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

Denpasar, 1-2 April 2011

Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Ir. S. Alina Tampubolon, M.PSt, memberikan arahan kepada peserta

Dalam rangka peningkatan kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan, Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Temu Teknis Nasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan pada tanggal 1 – 2 April 2011 bertempat di Hotel Bali Kuta Resort, Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 80 (delapan puluh) peserta yang merupakan pengawas dari Satker dan beberapa Pos PSDKP seluruh Indonesia. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan bersamaan dengan kegiatan Temu Teknis Tingkat Nasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kasubdit lingkup Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan, yaitu : Baca lebih lanjut

Masalah Pencemaran Laut Timor Segera Diadukan ke PBB


Pencemaran di Laut Timor

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengancam akan membawa masalah pencemaran di laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP Australasia ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Menurut Tanoni, pengaduan sekaligus permintaan perlindungan ke PBB karena Pemerintah Indonesia dinilai tidak serius memberikan perlindungan kepada rakyat Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya nelayan dan petani rumput laut, yang mengalami penderitaan akibat tercemarnya laut Timor. Baca lebih lanjut

Kronologi Larangan Ekspor Pasir Laut


Tongkang pengangkut pasir laut

Kegiatan ekspor pasir laut ke Singapura sendiri dimulai sejak 1976 seiring dengan dimulainya proyek Reklamasi (perluasan) pantai daratan Singapura. Hanya ada tiga pemain besar di sini. Kelompok pertama yang menguasai dua Kuasa Penambangan (KP): PT Equator Reka Citra, PT Nalendra Bhakti Persada, PT Indoguna Yuda Persada, PT Sangkala Duta Segara, dan PT Sugi Mahaya. Sedangkan, kelompok kedua dan ketiga masing-masing dengan satu KP: PT Citra Harapan Abadi dan PT Beralang Sugi Bulan. Data Koran TEMPO menyebutkan pada tahun 1990 luas negara Singapura adalah 580KM2, tapi peta pada tahun 2010 menjadi 760 KM2 , artinya bertambah 31% dibanding tahun 1990. Untuk itu, Pemerintah Negara Singapura hingga tahun 2010 membutuhkan pasir urug sebanyak 7,120.000,000 M3. Pasir sebanyak itu untuk mereklamasi di dua kawasan yakni pantai barat dan pantai Timur.
Baca lebih lanjut

KKP Segera Cabut Izin 200 Kapal Asing


Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad segera memproses dan mencabut izin sekitar 200 kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. “Terdapat sekitar 200 kapal berbendera asing yang sekarang sedang kami proses untuk kami coret izinnya,” kata Fadel ketika ditemui setelah acara pencanangan bulan mutu produk perikanan di KKP, Jakarta, Senin (25/10). Menurut Fadel, pencabutan izin tersebut karena para pengelola kapal penangkap ikan tidak mempunyai unit pengolahan ikan di Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan. Kapal asing yang akan dicabut izinnya tersebut antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan China. Baca lebih lanjut

Penyu Arungi Samudra sejak Bayi

Penyu dikenal dengan kemampuannya mengarungi lautan luas untuk mencari makan hingga lokasi meletakkan telur. Tapi, sejauh apakah bayi penyu mampu mengarungi lautan? Observasi para ilmuwan berhasil menguak bahwa dalam 70 hari, bayi penyu mampu mengarungi lautan sejauh 7.250 kilometer, setara dengan jarak London ke Mumbai. Jeanette Wyneken dan Kate Mansfield dari Florida Atlantic University adalah dua orang ilmuwan yang melakukan observasi tersebut. Dalam mengamati, mereka menggunakan perangkat pemantau yang dikontrol lewat satelit dan ditempelkan di cangkang bayi penyu tempayan (Caretta caretta). Sejumlah 17 ekor bayi penyu berusia 4 hingga 6 bulan digunakan dalam observasi ini. Baca lebih lanjut