Masyarakat Anyer Tolak Penambangan Pasir Laut

Sejumlah elemen masyarakat di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,  menolak rencana penambangan pasir laut yang akan dilakukan oleh PT Pasir Sentosa Jaya dalam waktu dekat.  “Kami menolak adanya penambangan pasir laut di sekitar perairan Anyer dan Selat Sunda, karena merusak biota dan ekositem yang ada di laut,” kata Ahmad Sekhu, salah seorang perwakilan nelayan Anyer dalam acara sosialisasi kerangka acuan analisis dampak lingkungan (Ka-Andal) proyek penambangan pasir yang digelar Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Serang, di Restoran Sulawesi, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Selasa (1/11). Menurut dia, nelayan Anyer menyesalkan penambangan pasir yang dilaksanakan beberapa waktu lalu untuk kepentingan proyek Krakatau Posco. “Kami nyatakan bahwa penambangan pasir laut yang kemarin telah menimbulkan kerusakan. Kata siapa kerusakannya biasa-biasa saja, buktinya rumpon nelayan banyak yang hilang,” katanya menjelaskan.

Dengan adanya penambangan pasir beberapa waktu lalu saja, kata Ahmad Sekhu, kondisi air laut menjadi keruh dan sangat merugikan nelayan. Saekhu juga mengaku khawatir dengan kondisi gempa Gunung Anak Krakatau yang kemungkinan besar akan semakin parah jika pasir laut di Selat Sunda sebagai penghambat gempa dieksploitasi.

“Semua tahu saat ini gempa Gunung Anak Krakatau sangat sering terjadi. Kalau pasir di perairan terus dikeruk jelas akan meningkatkan jumlah kegempaan gunung itu, dan ini membuat masyarakat sangat khawatir,” katanya.

Senada diungkapkan tokoh masyarakat Anyer lainnya, Agus Nianto. Pihaknya menolak terhadap rencana penambangan pasir laut.  “Alam ini adalah titipan untuk anak cucu kita, karenanya jangan sekali-kali kita berusaha mempercepat bencana alam itu datang, yang mengakibatkan kerugian bagi anak cucu kita kelak. Memang dampaknya tidak langsung dirasakan dalam waktu dekat. Tetapi jelas, ketika alam ini dirusak, maka bencana alam itu semakin dekat,” katanya

Sedangkan Ketua Komite Kerja Rakyat, Muhibudin menyangsikan dana kompensasi yang dijanjikan oleh pengusaha dan pemerintah daerah bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.

“Kita tahu kasus Freeport di Papua, bagaimana masyarakatnya tetap sengsara. Yang jelas, yang namanya kegiatan ekploitasi adalah kegiatan padat modal, dan tidak mungkin menyerap tenaga kerja yang banyak dan membawa kesejahteraan. Yang sejahtera hanya pengusahanya saja,” kata Muhib menjelaskan.

sumber : mediaindonesia.com 2 November 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s