Rumusan Temu Teknis Nasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan

HASIL RUMUSAN

TEMU TEKNIS NASIONAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Denpasar, Bali 1-3 April 2011

Dalam rangka pemantapan dan peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan, telah diselenggarakan Temu Teknis Nasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan pada tanggal 1-3 April 2011 yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh para peserta dari UPT dan Satker PSDKP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Setelah mendengarkan dan mencermati pengarahan dari Direktur Jenderal PSDKP, Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan, dan paparan dari  Pejabat Eselon III lingkup Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan, paparan hasil sidang kelompok,  masukan dan saran-saran dari para peserta seta hasil diskusi yang berkembang selama pertemuan teknis berlangsung, dapat  dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan perairan Indonesia yang bebas dari kegiatan ilegal fishing dan  merusak SDKP harus didukung oleh semua pihak baik ditingkat pusat maupun daerah dengan meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan di lapangan;
  2. Amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan khususnya Pasal 4 tentang ruang lingkup perikanan harus segera dilakukan agar kegiatan non perikanan yang menimbulkan dampak atau kerusakan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat dijerat dengan Undang-Undang tersebut;
  3. Dalam pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diterapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta turunannya yang disinergikan dengan Undang-Undang terkait lainnya dan pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
  4. Kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang ilegal dan merusak menjadi tugas kita semua, seperti pemboman ikan, pemanfaatan (terumbu karang, mangrove, species langka, dll),  penambangan pasir, penambangan tanpa ijin (PETI), pencurian BMKT, dan kegiatan illegal dan merusak lainnya, serta terjadinya pencemaran perairan,  harus dicegah dan ditanggulangi. Hal tersebut penting dilakukan, mengingat sumberdaya kelautan sebagian besar merupakan komponen penyusun ekosistem perairan yang memiliki nilai dan fungsi ekologis untuk menjaga keseimbangan lingkungan perairan;
  5. Masih maraknya pemanfaatan/perdagangan sumberdaya ikan langka baik yang sudah dilindungi maupun yang belum dilindungi harus dicegah dan dihentikan agar kerusakan sumberdaya ikan dalam hal ini plasma nutfah dapat dieliminir agar keberadaan sumberdaya tersebut tetap lestari;
  6. Adanya jalur distribusi perdagangan sianida dan pupuk urea untuk kegiatan destructive fishing harus dihentikan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait karena penggunaan sianida dan bom tersebut merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya;
  7. Peningkatan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan dengan berbagai pihak terkait (TNI Angkatan Laut, POLRI,  Pemda, dll), masyarakat, dan lembaga-lembaga yang bersifat koordinatif (Bakorkamla, TP4L, Panitia Nasional BMKT) menjadi penting artinya untuk menjembatani adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dan penyelesaian berbagai masalah yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan;
  8. Adanya petunjuk teknis dibidang pengawasan sumberdaya kelautan, diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam penanganan kasus pelanggaran atau tindak pidana dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan;
  9. Kegiatan Temu Teknis Nasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan semacam ini perlu dilanjutkan dan lebih diperluas lagi untuk membahas berbagai masalah pengawasan sumberdaya kelautan dan berbagai permasalahan lainnya yang muncul ke permukaan.

REKOMENDASI 

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari pertemuan ini adalah :

1)    Perlu peningkatan koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan, dan peningkatan peran lembaga-lembaga yang bersifat koordinatif (Bakorkamla, TP4L, Panitia Nasional BMKT) dalam pengawasan sumberdaya kelautan;

2)    Kegiatan pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait dan masyarakat sangat penting dan harus ditindaklanjuti dengan dukungan SDM, dana, dan sarana pengawasan;

3)    Diperlukan pola dan mekanisme pengawasan sumberdaya kelautan yang lebih efektif dan efisien untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam upaya untuk mencegah dan mengeliminir kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang  ilegal dan merusak.

4)    Perlu segera disempurnakan Form Pengawasan atau daftar isian pengawasan sumberdaya kelautan agar mudah diterapkan di lapangan sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan.

5)    Perlu adanya peningkatan ketrampilan kepada pengawas perikanan dalam hal penanganan pencemaran termasuk di dalamnya penguasaan penggunaan sarana dan prasarananya.

6)    Perlu segera diadakan peralatan untuk mendeteksi adanya sianida baik di perairan maupun pada biota perairan, sehingga adanya pencemaran akibat racun sianida dapat dengan mudah diketauhi.

Demikian hasil rumusan Temu Teknis Nasional Pengawasan Sumberdaya Kelauan Tahun 2011 untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan program pengawasan sumberdaya kelautan pada tahun-tahun mendatang.

Bali, 3 April 2011

One comment on “Rumusan Temu Teknis Nasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan

  1. Pelaksanaan Sosialisasi Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam upaya Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Kantor Diskanla Tanjungbalai – Sumatera pada tanggal 21 Oktober 2011 dengan Pembicara Bpk Togi Panggabean dari DISKANLA Sumatera Utara dan Lanal TBA mengambil topik Implementasi UU Perikanan No : 45 Thn 2009 mendapat respon baik dari peserta sosialisasi dan hendaknya setiap perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang perikanan terutama Permen 02 thn 2011 dan Permen 08 thn 2011 seharus disosialisasikan terhadap masyarakat agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan harapan kita bersama ( endang harianto, amd, sekretaris pokmaswasmitramina tanjungbalai)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s