PK Pemprov Reklamasi Pantai Jakarta Menang


Mangrove

RMOL. Wahana Lingkungah Hidup Indonesia (Walhi) mengendus aroma busuk di balik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan reklamasi pantasi Jakarta.  Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Ubaidillah, pihak­nya mengendus adanya lobil-lobi baik dari pengembang, pem­prov dan MA. MA dia nilai ma­lah men­dukung reklamasi itu. “Kok MA malah berbalik men­dukung 180 derajat dengan me­ngeluarkan PK itu,” tanya Ubai, kepada Rakyat Merdeka.

Dia menegaskan, pihaknya bakal terus menyelidiki terbitnya PK ini. Ja­ngan-jangan, ada indi­kasi korupsi dari terbitnya surat peninjauan kem­bali itu. Jika be­nar ada indi­kasi korupsi, Walhi bersama ele­men Lembaga Swa­daya Masya­rakat (LSM) lainnya akan mela­porkan kasus itu ke Mahka­mah Kon­stitusi.

Selain itu, dia mengaku heran, terbitnya PK tersebut juga belum didukung analisis mengenai dam­pak reklamasi terhadap ling­ku­ngan (Amdal). Bahkan, Peratu­ran Daerah (Perda) mengenai tata ruang dan wilayah DKI juga ma­sih sebatas rancangan.

Keputusan MA tersebut, tam­bah Ubai, bisa menjadi preseden bu­ruk terkait upaya menjaga ling­kungan. Ia khawatir kasus se­macam ini bisa dicontoh di wi­layah lain seperti Sumatera dan Kalimantan yang kaya akan pantai berhutan bakau.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hi­dup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon. Menurutnya, rek­la­masi sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi pantai yang mengalami kerusakan.

“Yang termasuk kawasan rek­lamasi itu ada berhektare-hektare hutan mangrove. Dengan rekla­masi yang bertujuan mem­per­baiki pantai, kawasan hutan mang­rove dan ekosistem­nya justru terancam rusak. Ini ber­tolak belakang dengan teori rek­lamasi,” ucapnya.

Menurut Berry, selain me­ru­pakan kawasan yang dilin­dungi, hutan bakau juga ber­fung­si se­bagai daerah penyang­ga wila­yah pantai, termasuk meng­hin­darkan banjir rob yang kerap me­landa wilayah pantai Jakarta.

“Kebijakan reklamasi meru­pa­kan akibat pola pembangunan yang sentra­listik. Pembangunan semua­nya dipu­satkan, ditum­puk-tumpuk di Jakarta. Aki­batnya, Jakarta harus diperluas ke wila­yah laut,” tukas Berry.

Upaya mem­perluas Jakarta, dia nilai, tidak memper­tim­bangkan keberlanjutan eko­logi. Selain itu, dampak lainnya seperti naik­nya permukaan air laut dan intensitas rob yang me­ningkat di kawasan pemukiman menjadi persoalan tersendiri. Sebab itu, Berry menilai, rekla­masi sebagai kebijakan yang tidak bertang­gung jawab dan tak adil.

Walhi, lanjutnya lagi, me­nyam­­paikan penjelasan tersebut terkait reklamasi di wilayah Pan­­tura Ja­karta yang sedang di­laku­kan Pem­prov DKI Jakar­ta. Rek­lamasi tersebut menca­kup empat keca­matan. Yakni, Penjaringan di ka­wasan Barat, Tanjung Priok di kawasan Te­ngah, serta Koja dan Cilin­cing di kawasan Timur.

Meski kebijakan ini tidak me­menuhi Amdal regional sebagai­mana dituangkan dalam Surat Keputusan Amdal Kementerian Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003, Pemprov DKI tetap me­ngi­zinkan sejumlah perusahaan me­lakukan reklamasi menggu­nakan Amdal lokal yang dike­luarkan Badan Pengelolaan Ling­kungan Hidup Daerah Pro­vinsi DKI Jakarta.

Sedangkan Slamet Daroyni dari Institute Hijau berencana mengadakan diskusi dengan mendatangkan para ahli dan aka­demisi. Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti apa yang bisa dilakukan selanjutnya dalam konteks hukum politik.

Dalam diskusi itu, hadir pula Derry Nahdian Furqon dari Walhi yang menuntut Kemente­rian Lingkungan Hidup (KLH) terus mempersoalkan ma­salah ini, bila reklamasi terus dilan­jutkan.

“Kami yang tergabung dalam koalisi akan terus mengawal KLH. Karena sebelum putusan ini, kami mendukung dan berada di be­lakang KLH. Kami men­dorong KLH secara tegas me­nolak renca­na reklamasi ini,” tandas Derry.

MA telah menge­luarkan putu­san PK yang melegalkan rek­lamasi Pantai Ja­karta, dengan perkara No. Regis­ter 12 PK/TUN/2011 dengan pengadilan asal PTUN Jakarta dan No. Surat Pengantar.W2. TUN1.132/HK.06/XII/2010.

Permohonan PK ini diajukan seorang direktur perusahaan rek­lamasi, Tjondro In­dria Leimonta melawan Men­teri KLH dan Walhi cs.   [RM]

Sumber berita : rakyatmerdekaonline.com

sumber foto :  gendutlovesjelek.blogspot.com

One comment on “PK Pemprov Reklamasi Pantai Jakarta Menang

  1. tak melawan juga menang, apalagi melawan, kasihan rakyat kecil, sudah sudah buat susah lagi maupa negeri ini, seperti daerah padang jalak padang tekukur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s